PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah sebagai pendidikan dasar, ternyata belum menuai hasil yang menggembirakan. Tulisan sdr. Hariyanto Imadha berjudul “Oemar Bakrie dan Oemar Badroen” (Jawa Pos, Opini 5/5/07) adalah salah satu bukti dan potret keseharian pejuang pendidikan kita. Pertanyaannya adalah apakah jika sudah digelari “pahlawan tanpa tanda jasa”, maka kesejahteraannya menjadi tak terpikirkan lagi?

Pendidikan, secara umum menjadi tangung jawab negara. Konstitusi membebankan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nasional kepada pemerintah. Tetapi kenyataannya, kinerja negara dalam mendukung pendidikan dasar adalah masih rendah. Hal ini terbukti masih banyaknya potret buram dunia pendidikan dasar kita, dimulai dari gedung Sekolah Dasar yang sudah tak layak pakai, roboh, sampai kepada kesejahteraan para guru yang belum memadai.

Kritik terhadap pembangunan dunia pendidikan kita sudah banyak diulas, dibicarakan, ditulis, dan diseminarkan. Namun solusi yang jitu belum dirasakan, bahkan solusi yang diambil lebih berkesan “trial &
error”. Ganti menteri, ganti percobaan. Tuntutan 20% anggaran pendidikan pun rasanya susah didapatkan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengajak para pembaca untuk melihat lebih dekat sistem pendidikan dasar di Malaysia, sebagai suatu perbandingan.

Pendidikan Dasar di Malaysia

Pada era tahun 70an sampai 80an keadaan pendidikan di Indonesia masih di atas Malaysia. Orang Malaysia datang belajar ke Indonesia. Bahkan beberapa guru dari Indonesia diperbantukan mengajar di Malaysia. Sekarang pendidikan di Malaysia termasuk yang paling baik di dunia, tetapi Indonesia malah terkesan berjalan di tempat. Tambahan lagi sekarang biaya pendidikan sudah mulai menjadi di luar jangkauan kebanyakan masyarakat di Indonesia.

Sistem pendidikan di Malaysia disusun berdasarkan pada Sistem Pendidikan Inggris. Pendidikan rendah atau pendidikan dasar di Malaysia dimulai pada kanak-kanak usia 7 – 12 tahun (pendidikan dasar 6 tahun). Wajib belajar (pendidikan wajib) di Malaysia diterapkan dan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003.

Pendidikan wajib adalah satu peraturan yang mewajibkan setiap ibu bapak warganegara Malaysia (yang menetap di Malaysia) yang mempunyai anak mencapai umur enam tahun mendaftarkannya di sekolah rendah (pendaftaran murid biasanya dilakukan 1 tahun sebelum masa persekolahan).

Kegagalan ibu bapak memastikan anaknya mengikuti pendidikan wajib merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang, dan jika terbukti di pengadilan, ibu bapak berkenaan akan dikenakan denda maksimal RM 5000 atau dipenjarakan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Ada peraturan yang mewajibkan, ada pula sangsi bagi yang melanggar. Namun negara juga mendukung sepenuhnya pembangunan di bidang pendidikan. Fasilitas, sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru diperhatikan.

Biaya Pendidikan Dasar

Orang tua murid dikenakan membayar iuran sekolah yang dibayarkan pada awal tahun ajaran baru. Besarnya iuran yang dipungut oleh pihak sekolah berkisar antara RM 50 hingga RM 75 pertahun (Rp. 125.000 – 187.500/tahun) tiap siswa. Iuran tersebut dirinci untuk pembayaran asuransi, biaya ujian tengah semester & semesteran, iuran khas, biaya LKS, praktek komputer, kartu ujian, file data siswa & rapor.

Khusus untuk sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapak dan Guru) hanya dipungut satu bayaran untuk satu keluarga. Jadi untuk keluarga yang menyekolahkan 1 anak atau lebih, dikenakan bayaran yang sama yaitu RM 25/keluarga. Dan untuk siswa kelas enam ditambah biaya UPSR sebesar RM 70. Selain itu tak ada pungutan lain, termasuk pula tak ada pungutan sumbangan dana pembangunan. Pembangunan dan renovasi gedung sepenuhnya menjadi tanggungjawab kerajaan/pemerintah.

Buku teks atau buku pegangan yang digunakan siswa relatif tak berganti atau sama setiap tahun. Bila orang tua murid membeli semua buku teks dan aktifiti, harganya berkisar antara RM 80 – RM 125/siswa pertahun. Itupun hanya sekali beli untuk anak sulung saja. Karena untuk keluarga yang mempunyai anak lebih dari satu, buku teks tersebut dapat dipakai bergantian “turun temurun”. Khusus untuk keluarga dengan pendapatan kurang dari RM 2000/bulan, dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk peminjaman buku teks yang disediakan dari sekolah.

Suatu biaya pendidikan yang terbilang relatif murah untuk negara dengan pendapatan rerata per keluarga sebesar RM 2500/bulan atau setara dengan Rp. 6.250.000/bulan (Data 2003, Kementrian Kewangan Malaysia). Lebih-lebih lagi, mulai tahun persekolahan 2008 mendatang pemerintah merencanakan untuk meminjamkan semua buku teks kepada para siswa sekolah rendah tanpa kecuali. Praktis, orangtua murid tidak lagi terbebani untuk membeli buku teks.

 Update, Januari 2008: Pemerintah/Kerajaan Malaysia, betul-betul memenuhi janjinya. Mulai tahun ajaran 2008 ini, semua siswa Sekolah Rendah warga tempatan (warga Malaysia) mendapatkan peminjaman buku teks yang disediakan oleh Pemerintah melalui sekolah masing-masing.

Peran Pemerintah

Kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Kementrian Pelajaran Malaysia, relatif stabil. Kurikulum yang digunakan di Sekolah Rendah Malaysia disebut dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Dari data Kementrian Pelajaran Malaysia, KBSR mulai diujicobakan tahun 1982 di 302 buah sekolah rendah. Sejak tahun 1988, pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai dan hingga tahun 2007 ini masih dipergunakan.

Penulis tidak menemukan data resmi yang menjelaskan tentang perubahan kurikulum dari KBSR menjadi kurikulum lainnya. Selain dalam buku teks untuk sekolah rendah tahun 2007 tertulis: disusun berdasarkan KBSR yang disemak-ulang/direvisi. Revisi terakhir dilakukan pada tahun 2005, dimana mata pelajaran Sains dan Matematika menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris.

Kesejahteraan guru? Gaji guru di Malaysia berkisar di atas RM 1000 (>Rp 2.500.000), yang hampir setara dengan gaji profesor (golongan IV/e) di negara kita. Meskipun juga banyak keluhan dari para guru Malaysia tersebut yang merasa gaji mereka masih juga rendah. Namun pada kenyataannya, guru sekolah rendah di Malaysia sudah mampu mengajukan kredit mobil dari gajinya, sedangkan guru SD di Indonesia baru pada tahap layak mengajukan kredit sepeda motor. Itupun baru sebagian kecil guru saja, sedang sebagian besar lainnya berusaha melunasinya dengan menjadi tukang ojek.